PERENCANAAN PROYEK INDUSTRI PANGAN

  • Published on
    08-Jul-2015

  • View
    1.073

  • Download
    4

Transcript

ASPEK ORGANISASI DAN YURIDIS

ASPEK ORGANISASI Analisis aspek organisasi dan manajemen diperlukan oleh industri pengolahan mie untuk melaksanakan tindakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengontrolan, serta pengevaluasian jalannya usaha. Hasil dari analisis aspek tersebut merupakan suatu simpulan yang dapat menentukan apakah pendirian industri pengolahan mie ini memiliki keteraturan organisasi dan manajerial serta didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memadai, sehingga dinyatakan layak untuk didirikan. 1. Struktur Organisasi Perusahaan Struktur organisasi dibentuk untuk menetukan pengelompokan kegiatankegiatan, penugasan wewenang dalam melaksanakan pekerjaan, menentukan koordinasi kewenangan dan hubungan informasi baik horisontal maupun vertikal untuk mencapai tujuan daripada sarana keseluruhan atau untuk mencapai tujuan setiap bagiannya (Husna dan Suwarsono, 1984). Struktur organisasi yang baik dalam suatu perusahaan akan menunjang kelancaran aktivitas perusahaan itu sendiri. Manajemen organisasi yang solid dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas pabrik secara keseluruhan yang mendorong tercapainya efisien dan target-target perusahaan. Manajemen pabrik yang dipresentasikan dalam sebuah struktur organisasi harus mengindikasikan pendelegasian wewenang dari beberapa unit fungsional dalam perusahaan. Struktur organisasi yang baik dalam suatu perusahaan akan menunjang kelancaran aktivitas perusahaan itu sendiri. Proses produksi pada industri pengolahan mie cukup sederhana, oleh karena itu pekerja yang dibutuhkan relatif sedikit dibanding perusahaan besar lainnya. Perencanaan struktur organisasi perusahaan didasarkan pada kebutuhan perusahaan terkait dengan skala usaha, komoditi usaha, fungsi organisasi, tingkat beban kerja dan tanggung jawab

masing-masing fungsi tersebut. Fungsi organisasi yang disoroti secara umum ialah fungsi produksi, administrasi, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran. Struktur organisasi pada industri pengolahan mie digambarkan pada Gambar 1 berikut

Direktur Sekertari s

Kabag. Produk

Kabag pemasara n Staf Pemasara n

Kabag. Umum

Staf QC

Bagian Produk

Bagian non Produks i

Staf SDM

Staf Adm & Keuanga

Gambar 1. Struktur Organisasi Industri Pengelolaan Mie 2. Perencanaan SDM Penempatan tenaga kerja yang sesuai dengan spesifikasi dan kualifikasi dapat memacu peningkatan produktifitas pabrik. Pengkualifikasian tenaga kerja dilakukan secara kualitatif berdasarkan arahan tugas yang diberikan. Penyusunan spesifikasi dan kualifikasi tenaga kerja dilakukan dengan mempertimbangkan skala usaha, jenis usaha, serta ruang lingkup pekerjaan. Kualifikasi dan spesifikasi kebutuhan tenaga kerja pada industri pengolahan mie dapat dilihat pada tabel 2 Tabel. 2 Kualifikasi dan Spesifikasi Jabatan Industri Pengolahan Mie No 1 Jabatan Direktur S3/S2 Kualifikasi Jumlah 1

2 Sekretaris S1 -

Ilmu dan Teknologi Pangan Tek. pertanian 1 Manajemen Akuntasi Sekertaris Administrasi 1 Teknik industri Ilmu dan teknologi pangan 5 Industri

3 Kabag produksi S1 4 Staf QC(Quality control ) 5 6 7 Staf bag produksi Staf bag non produksi Kabag umum S1 8 Staf SDM S1 9 Staf adm&keuangan 10 Kabag pemasaran S1 S1 D3 S1 -

Ilmu dan teknologi pangan Ilmu gizi Teknik kimia 25 20 1 Akuntasi Komunikasi 30 Manajemen Pemasaran Psikolog 10 Administrasi Keuangan Manajemen

- Teknik industri D3/ SMA/K

pemasaran 11 Staf pemasaran S1 Manajemen pemasaran - Komunikasi Total 124 30

Dari data yang disajikan diatas dapat dijelaskan tugas dan tanggung jawab anggota perusahaan pada industri pengolahan mie adalah sebagai berikut : a. Direktur Direktur merupakan pemimpin perusahaan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab terhadap semua aktivitas produksi dan operasi perusahaan, serta bertugas memimpin, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kegiatan penyelenggaraan perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Batasan tanggung jawabnya adalah membuat kebijakan-kebijakan strategis berkaitan dengan pengoperasian perusahaan dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dan mampu bekerja sama dengan bagian-bagian lain yang ada di bawah wewenangnya. b. Sekertaris Sekertaris memiliki tugas untuk membantu aktivitas direktur, mengatur jadwal rapat atau kegiatan pabrik, membuat surat-surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh perusahaan. Tanggung jawab yang dimiliki oleh sekertaris adalah membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari direktur perusahaan, menyampaikan dokumendokumen resmi yang dikeluarkan atau diterima oleh perusahaan kepada direktur. c. Kepala Bagian Produksi Kepala bagian produksi bertanggung jawab penuh terhadap jalannya proses produksi dengan tidak mengabaikan spesifikasi dan mutu hasil produksi sesuai dengan permintaan pasar, menjaga kualitas dan kuantitas hasil produksi, meningkatkan efisiensi produktivitas tenaga kerja, menciptakan kenyamanan

lingkungan kerja, serta mengurangi aspek dampak pencemaran yang mungkin timbul sebagai akibat dari proses produksi dengan melakukan pengawasan ke dalam dan keluar.d. Staf Quality Control

Staf bagian quality control bertanggung jawab atas: Mengontrol kegiatan di area produksi dan memastikannya telah sesuai dengan prosedur tetap QC. Memantau lingkungan/sarana fisik industri dan pengendalian cemaran. Mengelola dan bertanggung jawab terhadap registrasi produk. Membuat sistem dalam produksi untuk memastikan keamanan pangan dan mutu terjaga. Menjalankan dan mengelola pengembangan kualitas produk. e. Kabag Pemasaran Kepala bagian pemasaran bertanggung jawab sepenuhnya pada pengelolaan pemasaran produk, dapat mengelolah bagian staf pemasaran sehingga dapat bekerja dengan maksimal. f. Kepala Bagian Umum Kepala bagian umum membawahi tiga staf yaitu staf SDM, staf administrasi dan keuangan, dan staf pemasaran. Kepala bagian umum bertanggung jawab sepenuhnya pada pengelolaan sumber daya manusia yang ada(karyawan), sistem keuangan dalam perusahaan, dan sistem pemasaran produk. g. Staf Administrasi Keuangan Staff adminiatrasi dan keuangan mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan aktivitas yang berkenaan dengan administrasi, purchasing, data, processing, dan analisa keuangan, perkembangan) serta keuangan (akuntansi dan analisis keuangan) pabrik. staff administrasi keuangan bertanggungjawab atas aktivitas bagian administrasi keuangan kepada kabag umum, mengatur keuangan perusahaan yaitu memberikan informasi mengenai penempatan posisi-posisi penerimaan dan pengeluaran untuk memberikan pertimbangan bagi direktur dalam mengambil keputusan, dan membantu direktur dalam membuat anggaran perusahaan.

h. Staf SDM Staf SDM dan pemasaran mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan aktivitas yang berkenaan dengan sumber daya manusia. Ruang lingkup tanggung jawabnya adalah bertanggung jawab memaksimalkan kemampuan tenaga kerja yang direkrut, melakukan kebijaksanaan perusahaan termasuk hubungan kerja perusahaan dengan karyawan, bertugas melakukan pengadaan dan penarikan tenaga kerja, melakukan kebijakan-kebijakan mengenai ketenagakerjaan, seperti masalah gaji, keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja. i. Staf Pemasaran Secara umum tugas dari marketing atau bagian pemasaran adalah melaksanakan dan mengatur aliran penjualan produk ke pihak distributor maupun konsumen, serta menentukan cara dan teknik promosi yang tepat dilakukan untuk penjualan. j. Staf Produksi Staff produksi merupakan karyawan terlatih yang menguasai prinsip-prinsip pengolahan mie. Staff produksi bertugas untuk megoperasikan dan mengawasi proses pengolahan selama kegiatan produksi berlangsung. Bagian produksi tidak perlu pendidikan terlalu tinggi, tetapi perlu dilakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan akan prinsip produksi mie. k. Staf Non Produksi Staff non produksi merupakan karyawan yang membantu kelancaran jalannya perusahaan di luar proses produksi. 3. Manajemen Penggajian Kurniawan (2003) menyatakan bahwa manajeman pengajian harus disusun dengan mempertimbangkan beberapa faktor, meliputi: (1) kemampuan perusahaan dalam memperbaiki gaji/upah, (2) analisis beban kerja yang dimiliki seseorang dalam perusahaan, (3) rentang gaji antara pejabat tertinggi dan terendah, (4) standar penggajian pada perusahaan-perusahaan sejenis, serta

(5) mengacu pada peraturan pemerintah tentang Upah Minimum Regional (UMR). Permasalahan gaji merupakan hal yang sering menimbulkan

ketidakharmonisan dan ketidakpuasan dalam suatu organisasi perusahaan karena biasanya sistem penggajian tidak disusun berdasarkan beban kerja, ruang lingkup tugas dan tanggung jawab yang dimiliki seseorang. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara keperluan karyawan dengan kemauan manajemen perusahaan. Struktur gaji pada industri mie telah mempertimbangkan beberapa hal yang terkait pada struktur organisasi, beban tugas serta wewenang yang dirancang sebelumnya. Manajemen penggajian juga mengacu pada Surat Ketetapan Gubernur Jawa Tengah No.561.4/69/2010 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) di Jawa Tengah per 18 november 2010 dan Statistik Struktur Upah BPS Tahun 2001. UMK Kabupaten purbalingga Rp. 765.000,Perusahaan memiliki total karyawan sebanyak 23 orang yang terdiri dari seorang direktur, 1 orang sekertaris, 1orang kabag produksi, 2 orang staf QC, 10 orang staf bag produksi, 3 orang staf bagian non produksi, 1 orang kabag umum, 1 orang kabag pemasaran, 1 orang staf SDM, 1 orang Staf adm&keuangan, 1 orang Staf pemasaran. Sistem kerja yang digunakan yaitu sistem satu shift, dimulai dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00, istirahat pukul 12.00 sampai 13.00. hari kerja dalam satu bulan 25 hari. Tabel 3. Daftar rencana gaji pokok karyawan perusahaan No 1 2 3 4 Jabatan Direktur Sekretaris Kabag produksi Staf QC(Quality 5 control ) Staf bag 10 2.500.000 25.000.00 300.000.000 Jumlah 1 1 1 2 Gaji(Rp) 5.000.000 4.000.000 3.500.000 2.500.000 Gaji/bulan (Rp) 5.000.000 4.000.000 3.500.000 5.000.000 Gaji/tahun(Rp) 60.000.000 48.000.000 42.000.000 60.000.000

6 7 8 9 10 11

produksi Staf bag non produksi Kabag pemasaran Staf pemasaran Kabag umum Staf SDM Staf adm&keuangan Jumlah

3 1 1 1 1 1

2.500.000 3.500.000 2.500.000 3.500.000 2.500.000 2.500.000

0 7.500.000 3.500.000 2.500.000 3.500.000 2.500.000 2.500.000 64.500.00 0

90.000.000 42.000.000 30.000.000 42.000.000 30.000.000 30.000.000 774.000.000

4. Manajemen Penyediaan Bahan Baku Dalam sebuah sistem produksi, bahan baku merupakan hal yang sangat pentuk penting oleh karena itu jaminan atas ketersediaan bahan baku untuk produksi setiap hari juga merupakan hal yang memerlukan suatu pengelolaan yang sangat menentukan bagi keberlangsungan suatu industri. Bahan baku dalam industri mie dengan pembelian langsung dari petani sayuran dan pembudidaya lele dengan sistem kepercayaan dan perjanjian.

ASPEK YURIDIS Aspek yuridis merupakan salah satu faktor yang dikaji dalam studi kelayakan pendirian industri mie di Kabupaten Purbalingga. Hasil dari kajian aspek yuridis merupakan suatu simpulan apakah rencana pendirian industri ini

memiliki kesesuaian dengan peraturan yang ditetapkan dan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Jika rencana pendirian industri ini tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku maka rencana pendirian industri ini memiliki kelayakan ditinjau dari aspek yuridis. Faktor yuridis menyangkut perijinan dan perjanjian yang perlu diusahakan dalam pengusahaan proyek terpadu. Perijinan adalah menyangkut penyelesaian perijinan yang dipersyaratkan oleh pemerintah daerah daerah setempat dalam pendirian sebuah usaha atau industri. Sedangkan perjanjian adalah lebih merupakan suatu nota kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah surat yang disyahkan oleh pihak yang berkepentingan untuk menjaga keterjaminan kepentingan masing-masing pihak. 1. Bentuk Badan Usaha Pemilihan bentuk badan usaha harus ditetapkan pada saat perusahaan akan didirikan atau akan mulai melaksanakan operasinya. Bentuk badan usaha yang akan diterapkan pada industri mie adalah Perseroan Terbatas (PT), karena perusahaan memiliki jenis usaha industri dengan jumlah modal usaha yang besar dan kemudahan perseroan terbatas dalam memperoleh modal. Perusahaan menentukan bentuk badan usaha berupa PT dengan pertimbangan sebagai berikut: a. Jumlah modal yang ditanamkan dan kemungkinan untuk penambahan modal. b. Penentuan tanggung jawab perusahaan. c. Prinsip-prinsip pengawasan yang akan dilakukan.d. Pengawasan keseluruhan operasional perusahaan dilakukan oleh direktur

selaku pemilik perusahaan yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam perusahaan. e. Rencana pembagian laba. f. Jangka waktu berdirinya perusahaan. 2. Perijinan

Perijinan menyangkut penyelesaian perijinan yang dipersyaratkan oleh pemerintah daerah setempat dalam pendirian usaha atau industri. Persyaratan yang dipersyaratkan oleh pemerintah daerah antara satu daerah dengan daerah lain biasanya berbeda walaupun pada prinsipnya sama. Perijinan yang diperlukan dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) adalah Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Industri (TDI), dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebelum pengurusan perijinan ke pihak pemerintah daerah, perusahaan terlebih dahulu harus membuat akta pendirian usaha ke notaris. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi dan didukung oleh Peraturan Daerah Nomor 30 tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi serta didasari oleh Surat Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 44 tahun 2003 maka dibentuklah Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi (KPPI) yang mempunyai kewenangan untuk menerima, memproses permohonan perizinan dan menandatangani SK KPPI dibentuk untuk mempermudah pengusaha ataupun investor dalam melakukan suatu perizinan untuk mendirikan usaha. Hal tersebut diwujudkan dengan adanya mekanisme One Stop Service (OSS). Mekanisme ini berarti segala perizinan dilakukan melalui satu pintu yaitu melalui KPPI. Adanya KKPI di Kabupaten Purbalingga merupakan kelebihan yang ada di Kabupaten Purbalingga, karena adanya kantor pelayan perizinan dapat mempermudah bagi investor yang mau menanamkan modal di wilayah ini. KPPI memberikan waktu penyelesaian yang relatif pendek dibandingkan sebelumnya. Hal ini dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel. 4 Waktu Penyelesaian Perijinan di Kabupaten Purbalingga

No.

Jenis Perizinan

Sebelum KPPI

KPPI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Izin lokasi Izin Pengeringan Izin Gangguan (HO) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Izin Usaha Perdagangan (IUP) Izin Usaha Industri/ Tanda Daftar Industri (TDI) Tanda Daftar Perusahaan Izin Reklame Izin Sanitasi Lingkungan Izin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) Izin Usaha Pengangkutan Izin Penggunaan Tanah Pengairan

25 15 30 13 6 9 1 1 1 32 10 9

10 4 12 4 2 3 5 1 8 6 8 5

Salah satu contoh perizinan adalah dalam pembuatan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Dalam pembuatan SIUP ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain yaitu salinan atau fotocopy akta notaris pendirian perusahaan yang telah disahkan instansi berwenang, fotocopy surat ijin tempat usaha bagiperusahaan yang wajib ijin gangguan serta neraca akhir perusahaan. Adapun mekanismenya yaitu pemohon datang ke KPPI, pemohon mengisi formulir yang disediakan KPPI dengan dilampiri persyaratan, KPPI akan memeriksa kelengkapan pengisian formulir dan dokumennya, kemudian dilakukan proses administrasi sampai SIUP siap diambil di KKPI. Lamanya waktu pemprosesan adalah tujuh hari.

3. Perjanjian Perjanjian lebih merupakan nota kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah surat yang disahkan oeh pihak yang berkepentingan yaitu notaris untuk menjaga keterjaminan kepentingan masing-masing pihak. Surat perjanjian tersebut diantaranya surat perjanjian kontrak yang mengikat antara perusahaan dan petani sayuran di Bobotsari dan pembudidaya lele di Beiji.

Surat perjanjian ini berisi perjanjian perusahaan untuk membeli hasil panen sayur dan lele dari produesn, keterjaminan kualitas dan tersedianya sayuran dan lele secara berkala, dan ketentuan lain yang bersifat mengikat. 4. Pengelolaan Lingkungan Aspek yuridis juga mencakup tata cara pengelolaan lingkungan yang merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi, memprediksikan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan pengaruh suatu rencana kegiatan (proyek) terhadap lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok lingkungan hidup, suatu industri yang mencemarkan lingkungan harus dapat bertanggung jawab dalam penanganan limbah tersebut (Silalahi, 1995 dalam Kasmin, 2005). Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentang jenis Rencana Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, kegiatan bidang perindustrian pada umumnya menimbulkan pencemaran air, udara, tanah, gangguan kebisingan, bau, dan getaran. Beberapa jenis industri menggunakan air dengan volume sangat besar, yang diperoleh baik dari sumber air tanah maupun air permukaan. Penggunaan air ini berpengaruh terhadap sistem hidrologi sekitar. Berbagai potensi pencemaran, gangguan fisik dan gangguan pasokan air tersebut dapat menimbulkan dampak sosial. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 3 tahun 2001 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menyatakan bahwa pabrik yang dibangun di atas lahan kurang dari 15 hektar cukup dilengkapi unit pengolahan limbah dan pengelolaan lingkungan. Hampir semua industri menghasilkan limbah yang berupa limbah cair, limbah gas, dan limbah padat. Limbah gas yang disebabkan adanya pencemaran udara karena gas yang ditimbulkan oleh proses produksi industri mie terjadi di dalam ruangan (ruang produksi) dan di luar ruangan (cerobong boiler). Sumbernya berasal dari peralatan produksi, seperti alat untuk pencampuran (mixer), dan suara yang dihasilkan oleh boiler. Sumber limbah cair berasal dari

proses mesin produksi, mesin boiler, dan proses cleaning. Selain itu, ada lagi limbah cair domestik yang dihasilkan oleh toilet dan kantin pabrik serta limbah dari saluran air hujan. Pemanfaatan kembali limbah cair yang telah melalui proses pengolahan limbah agar dipergunakan untuk penyiraman tanaman pabrik. Limbah padat seperti limbah sisa adonan mie, mie kadaluarsa, juga bisa dimanfaatkan dengan dijual ke industri pakan ternak. Upaya peminimalisiran limbah juga dilakukan dengan menerapkan sanitasi yang baik. Sanitasi yang baik mampu mengurangi limbah dan mengurangi produk yang tidak sesuai. Sanitasi diterapkan mulai dari persiapan bahan, produksi, lingkungan sekitar sampai unit pengolahan limbah. Selain itu adanya sanitasi produksi untuk menghilangkan mikroba yang berasal dari sisa makanan yang menempel pada peralatan produksi yang dapat menjadi media yang baik bagi pertumbuhan mikroba.

PERENCANAAN PROYEK INDUSTRI PANGAN ASPEK ORGANISASI DAN YURIDIS

Oleh : Metta Kristiani Siloam A1M009022 Novi Setianingsih A1M009015

KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN FAKULTAS PERTANIAN ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN PURWOKERTO 2011