BUPATI KLATEN PERATURAN BUPATI KLATEN DENGAN klaten provinsi jawa tengah peraturan bupati klaten nomor…

  • Published on
    25-May-2019

  • View
    212

  • Download
    0

Transcript

<p>BUPATI KLATEN </p> <p>PROVINSI JAWA TENGAH </p> <p>PERATURAN BUPATI KLATEN </p> <p>NOMOR 2 TAHUN 2017 </p> <p>TENTANG </p> <p>PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 46 TAHUN 2015 </p> <p>TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA </p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA </p> <p>BUPATI KLATEN, </p> <p>Menimbang : a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati </p> <p>Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan </p> <p>Keuangan Desa perlu disempurnakan dan guna </p> <p>mempermudah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan </p> <p>keuangan desa; </p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana </p> <p>dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan </p> <p>Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten </p> <p>Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan </p> <p>Desa; </p> <p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara </p> <p>Republik Indonesia Tahun 1945; </p> <p>2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang </p> <p>Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam </p> <p>Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; </p> <p>3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang </p> <p>Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari </p> <p>Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara </p> <p>Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan </p> <p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); </p> <p>4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang </p> <p>Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik </p> <p>Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran </p> <p>Negara Republik Indonesia Nomor 4287); </p> <p>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang </p> <p>Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik </p> <p>Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran </p> <p>Negara Republik Indonesia Nomor 4355); </p> <p>6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang </p> <p>Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab </p> <p>Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik </p> <p>Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran </p> <p>Negara Republik Indonesia Nomor 4400); </p> <p>7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang </p> <p>Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan </p> <p>Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik </p> <p>Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan </p> <p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); </p> <p>8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang </p> <p>Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan </p> <p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 </p> <p>Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik </p> <p>Indonesia Nomor 5234); </p> <p>9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa </p> <p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 </p> <p>Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik </p> <p>Indonesia Nomor 5495); </p> <p>10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang </p> <p>Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik </p> <p>Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan </p> <p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) </p> <p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir </p> <p>dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang </p> <p>http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2008/39TAHUN2008UU.htm</p> <p>Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 </p> <p>Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran </p> <p>Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, </p> <p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia </p> <p>Nomor 5679); </p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 </p> <p>tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik </p> <p>Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan </p> <p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); </p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 </p> <p>tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran </p> <p>Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, </p> <p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia </p> <p>Nomor 4578); </p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang </p> <p>Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 </p> <p>Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik </p> <p>Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan </p> <p>Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) </p> <p>sebagaimana telah diubah dengan Peraturan </p> <p>Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan </p> <p>atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 </p> <p>tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang </p> <p>Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara </p> <p>Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, </p> <p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia </p> <p>Nomor 5717); </p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang </p> <p>Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran </p> <p>Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara </p> <p>Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, </p> <p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia </p> <p>Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali </p> <p>terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun </p> <p>2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan </p> <p>Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa </p> <p>Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan </p> <p>Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia </p> <p>Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara </p> <p>Republik Indonesia Nomor 5864); </p> <p>15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang </p> <p>Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana </p> <p>telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan </p> <p>Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan </p> <p>Barang/Jasa Pemerintah; </p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang </p> <p>Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun </p> <p>2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-</p> <p>Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia </p> <p>Tahun 2014 Nomor 199); </p> <p>17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun </p> <p>2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah </p> <p>sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir </p> <p>dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 </p> <p>Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan </p> <p>Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang </p> <p>Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; </p> <p>18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun </p> <p>2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita </p> <p>Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); </p> <p>19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun </p> <p>2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita </p> <p>Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); </p> <p>20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah </p> <p>Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 </p> <p>tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan </p> <p>Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara </p> <p>Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296); </p> <p>21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah </p> <p>Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 </p> <p>tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa </p> <p>(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor </p> <p>463); </p> <p>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 </p> <p>tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara </p> <p>Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53); </p> <p>23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 </p> <p>tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, </p> <p>Penggunaan, Pemantauan Evaluasi Dana Desa (Berita </p> <p>Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); </p> <p>24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun </p> <p>2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran </p> <p>Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4, </p> <p>Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor </p> <p>13); </p> <p>25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 </p> <p>Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan </p> <p>Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten </p> <p>Klaten Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran </p> <p>Daerah Kabupaten Klaten Nomor 49); </p> <p>26. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang </p> <p>Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa </p> <p>(Berita Daerah kabupaten Klaten tahun 2014 nomor </p> <p>20); </p> <p>27. Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang </p> <p>Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan dana Desa Di </p> <p>Kabupaten Klaten tahun 2016 (Berita Daerah </p> <p>Kabupaten Klaten tahun 2014 nomor 4); </p> <p>MEMUTUSKAN : </p> <p>Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 46 </p> <p>TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. </p> <p>Pasal I </p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 </p> <p>tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten </p> <p>Tahun 2015 Nomor 43), diubah sebagai berikut: </p> <p>1. Ketentuan angka 4 dan angka 16 diubah, angka 44 dihapus, dan </p> <p>ditambah angka 55, angka 56 dan angka 57 Pasal 1, sehingga berbunyi </p> <p>sebagai berikut: </p> <p>Pasal 1 </p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : </p> <p>1. Daerah adalah Kabupaten Klaten. </p> <p>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara </p> <p>pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan </p> <p>pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. </p> <p>3. Bupati adalah Bupati Klaten. </p> <p>4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan </p> <p>bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris </p> <p>daerah. </p> <p>5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Klaten. </p> <p>6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas </p> <p>wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan </p> <p>pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan </p> <p>prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang </p> <p>diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan </p> <p>Republik Indonesia di wilayah Kabupaten Klaten. </p> <p>7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan </p> <p>dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan </p> <p>Negara Kesatuan Republik Indonesia. </p> <p>8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa </p> <p>sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. </p> <p>9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD </p> <p>adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang </p> <p>anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan </p> <p>keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis di wilayah </p> <p>Kabupaten Klaten. </p> <p>10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat </p> <p>dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang </p> <p>yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. </p> <p>11. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang </p> <p>meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan </p> <p>pertanggungjawaban keuangan Desa. </p> <p>12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya </p> <p>disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa </p> <p>untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. </p> <p>13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, </p> <p>adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) </p> <p>tahun. </p> <p>14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan </p> <p>Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat </p> <p>yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk </p> <p>menyepakati hal yang bersifat strategis. </p> <p>15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah </p> <p>antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur </p> <p>masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk </p> <p>menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan </p> <p>Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan </p> <p>Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran </p> <p>Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. </p> <p>16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut </p> <p>APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. </p> <p>17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan </p> <p>dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer </p> <p>melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan </p> <p>digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, </p> <p>pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan </p> <p>pemberdayaan masyarakat. </p> <p>18. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana </p> <p>perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan </p> <p>dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi </p> <p>Khusus. </p> <p>19. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran </p> <p>Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja </p> <p>Daerah Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah </p> <p>Kabupaten. </p> <p>20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala </p> <p>Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan </p> <p>menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. </p> <p>21. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya </p> <p>disingkat PTPKD adalah unsur perangkat Desa yang membantu </p> <p>Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. </p> <p>22. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai </p> <p>wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah </p> <p>tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan </p> <p>Pemerintah Daerah di wilayah Kabupaten Klaten. </p> <p>23. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh </p> <p>pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan </p> <p>wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. </p> <p>24. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator Pelaksana </p> <p>Teknis Pengelolaan Keuangan Desa. </p> <p>25. Penjabat Sekretaris Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh </p> <p>pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan </p> <p>wewenang serta kewajiban Sekretaris Desa dalam kurun waktu </p> <p>tertentu. </p> <p>26. Kepala Seksi atau sebutan lain adalah unsur dari pelaksana teknis </p> <p>kegiatan dengan bidangnya. </p> <p>27. Bendahara Desa adalah pejabat yang diangkat oleh Kepala Desa dari </p> <p>unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi </p> <p>keuangan atau dari perangkat Desa lainya untuk menatausahakan </p> <p>keuangan Desa. </p> <p>28. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim </p> <p>yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur </p> <p>Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk </p> <p>melaksanakan Pengadaan Barang /Jasa. </p> <p>29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat </p> <p>KPMD adalah warga desa terpilih yang mendampingi Kepala Desa </p> <p>dalam hal pengorganisasian pembangunan Desa, mengembangkan </p> <p>kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan </p> <p>pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, </p> <p>serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, </p> <p>program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi </p> <p>masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. </p> <p>30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang </p> <p>Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan </p> <p>digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank </p> <p>yang ditetapkan. </p> <p>31. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan </p> <p>Desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa. </p> <p>32. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APB Desa </p> <p>melalui rekening kas Desa. </p> <p>33. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan Desa </p> <p>dengan belanja Desa. </p> <p>34. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan Desa </p> <p>dengan belanja Desa. </p> <p>35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA </p> <p>adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran </p> <p>selama satu periode anggaran. </p> <p>36. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang </p> <p>ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama </p> <p>BPD. </p> <p>37. Tokoh masyarakat...</p>

Recommended

View more >